ABSTRACT

Background: Preparedness is an important phase of the disaster management, which has must be anticipated by the government, private and community sectors, with developed of regulations, preparation of programs, funding and development of networks or organizational disaster preparedness. It aimed to analyze the implementation of policy in health disaster management preparedness in West Sumatra Province, with specific objectives to examine the legal aspects of policy, networking ageneies, shared roles and inter-agency coordination, and funding including disaster management programs. Methods: It was policy research, carried out in West Sumatra province. Data were collected in year 2011 by in-depth interview technique and focus groups discussion at Disaster Management Sub Division of the Province Health Office, Local Disaster Management Agency, dr. M. Djamil hospital, Indonesian Red Cross, Local Police of west sumatera, National Armed Forces and a review of the document regulation. Data were analyzed by intepretative analysis. Results: Legal aspects of policy for the health disaster management preparedness in West Sumatra, has been supported by the Local's Decree No. 5 year 2007 regarding disaster management and Decree of Province Health Officer No. 360.1 OB/PP BencanaNI/20 11 regarding Health Disaster Management Team. Furthermore, networking ageneies, the roles and funetions of the health disaster management agencies have been established and leading the decree of Province Health Office and other institutions where as working procedures appropriate main job and funetions of the teams. Sources of the budgets for health disaster management programs obtained by Local Budget, National Budget and Foreign Aid. West Sumatra Province Health Office has develop ed more programs of disaster preparedness involving various sectors such as Local Disaster Management Agency, dr. M. Djamil Hospital, Indonesian Red Cross, National Armed Forces, Local Police and Professional organizations.

Key words: reparedness, disaster, regulatory

ABSTRAK

Kesiapsiagaan merupakan tahapan yang penting dalam penanggulangan bencana, yang harus diantisipasi baik oleh unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat, dalam bentuk pengembangan peraturan-peraturan, penyiapan program, pendanaan dan pengembangan jejaring lembaga atau organisasi siaga bencana. Tujuan penelitian untuk manganalisis implementasi kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bidang kesehatan di Propinsi Sumatera Barat, dengan tujuan khusus untuk mengkaji aspek legal kebijakan, jejaring kelembagaan, pembagian peran dan koordinasi antar lembaga, pendanaan dan program penanggulangan bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan (policy research) yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah terhadap Bagian Penanggulangan bencana Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), RS. dr. M. Djamil, PMI, POLDA, TNI AD serta studi dokumen peraturan. Analisis data menggunakan analisis interpretatif. Aspek legal Kebijakan Kesiapsiagaan bencana Bidang Kesehatan di Propinsi Sumatera Barat, telah didukung oleh Peraturan Daerah No. 5 tahun 2007, tentang Penanggulangan bencana dan SK Kepala Dinas Kesehatan NO.360.1OB/PP BencanaNI/2011 tentang Tim Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. Jejaring kelembagaan, peran serta fungsi lembaga penanggulangan bencana bidang kesehatan telah terbentuk dan diatur oleh SK Kepala Dinas Kesehatan/Institusi/Lembaga maupun prosedur tetap sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pem bi yaan bersumber APBD, APBN dan bantuan luar negeri. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan berbagai program kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan melibatkan berbagai sektor yaitu BPBD, RSUP dr. M. Djamil Padang, PMI, TNI, Polda dan organisasi profesi.